HAK WARGA NEGARA DALAM RUANG DEMOKRASI DIGITAL: ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL

Abstract

Abstrak

Demokrasi digital di Indonesia tengah menghadapi dilema fundamental: di satu sisi, ruang digital membuka peluang partisipasi warga negara yang lebih luas; di sisi lain, praktik bermedia sosial kerap melampaui batas-batas etika dan bahkan hukum. Penelitian ini mengkaji hak warga negara dalam ruang demokrasi digital, dengan fokus pada tegangan antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan tanggung jawab etis dalam bermedia sosial. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi dokumen, penelitian ini menganalisis regulasi, putusan pengadilan, dan diskursus akademis terkini. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang ada terutama UU ITE masih bersifat represif dan belum mampu mendorong budaya bermedia sosial yang etis dan bertanggung jawab. Diidentifikasi empat zona ketegangan utama: (1) ambiguitas normatif antara kebebasan berekspresi dan pembatasan konstitusional, (2) kesenjangan literasi digital antargenerasi, (3) polarisasi identitas berbasis algoritma, dan (4) lemahnya penegakan etika platform digital. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru berupa "Ruang Publik Digital Pancasilais" sebagai solusi integratif yang memadukan nilai demokrasi deliberatif dengan etika Pancasila. Implikasi penelitian ini relevan bagi reformasi kebijakan, pengembangan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta penguatan literasi digital warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Hak Warga Negara, Kebebasan Berpendapat, Etika Media Sosial, UU ITE, Pancasila.