PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terhadap hak-hak istri pasca perceraian serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah, mut’ah, tempat tinggal, dan nafkah anak setelah perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang informan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Towuti, dua tokoh agama, serta dua perempuan yang pernah mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Towuti terhadap hak-hak istri pasca perceraian masih beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagian masyarakat telah mengetahui adanya kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian, namun dalam praktiknya masih banyak hak-hak tersebut yang tidak dipenuhi. Terdapat anggapan bahwa setelah perceraian seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istri telah berakhir dan pemenuhan hak tersebut bergantung pada niat atau kesadaran individu. Selain itu, sebagian perempuan juga cenderung tidak menuntut hak pribadinya dan lebih memprioritaskan kepentingan anak. Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak istri pasca perceraian merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an, hadis, dan fikih, seperti kewajiban pemberian nafkah selama masa iddah, mut’ah, tempat tinggal, serta nafkah anak. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut di masyarakat Kecamatan Towuti masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, budaya masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Kecamatan Towuti masih belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi yang lebih intensif dari lembaga keagamaan dan pihak terkait, serta penguatan kesadaran hukum agar ketentuan hukum Islam dapat diterapkan secara lebih baik dalam kehidupan masyarakat.