PENGEMBALIAN ASET NEGARA (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Aparat penegak hukum telah berusaha mengembalikan aset Negara tetapi tidak maksimal, dapat dilihat dari jumlah data sangat banyak aset Negara yang tidak berhasil dipulihkan karena aparat penegak hukum masih menggunakan metode yang biasa. Hal yang perlu dianalisis antara lain, Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pengembalian Aset Negara dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah pengembalian Aset Negara dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah penerapan konsep plea bargaining system dalam pengembalian aset Negara dalam tindak pidana korupsi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian pengaturan pengembalian aset negara (asset recovery) dalam tindak pidana korupsi yaitu dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengembalian aset dapat dilakukan dengan cara pidana, perdata dan sukarela.secara pidana, perampasan aset tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga terdakwa/tersangka mempunyai peluang untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya dikarenakan prosedur secara pidana membutuhkan waktu yang lama. Prosedur perdata dapat dilakukan setelah prosedur pidana tidak berhasil atau tidak terdapat bukti yang cukup sehingga prosedur perdata kehilangan momentum nya akibat dari prosedur pidana yang lama. Plea bargaining system sangat membantu efisiensi peradilan dalam mengoptimalkan pengembalikan aset negara, dan di sisi yang bersamaan tidak menghilangkan esensi kebenaran materiel (materiil waarheid). Adanya konsep ini, peradilan pidana menjadi lebih efisien dan cepat. Dengan adanya konsep ini  pidana penjara pengganti dalam pasal 18 ayat (3) undang-undnag Tipikor tidak akan menjadi pilihan koruptor untuk tidak mengembalikan aset negara, serta dalam pengembalian aset negara yang berada diluar negeri juga lebih optimal dengan memanfaatkan pengakuan bersalah dan bersedianya terdakwa untuk mengembalikan seluruh aset negara hasil tindak pidana korupsi atau membayar uang pengganti.