PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Authors

  • Alfonsus Nahak Pengadilan Negeri Jember

Keywords:

Problematika, Putusan Tata Usaha Negara, PTUN, Gustav Radbruch

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pelaksanaanya menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama dalam hal pelaksanaan atau eksekusi putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun hal itu terjadi karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN Permasalahan mengenai tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN dapat menimbulkan tidak terpenuhinya nilai-nilai dasar hukum, sebagaimana menurut gustav radbruch nilai tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. problematika tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN berdasarkan keadilan dapat diketahui bahwa apa yang seharusnya dipenuhi berdasarkan isi materi putusan tidak terpenuhi sehingga berarti tidak terpenuhinya  nilai-nilai keadilan. Kemudian dalam hal kemanfaatan, tidak dilaksanakannya amar putusan sebagaimana mestinya menyebabkan kemanfaatan yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelesaian sengketa TUN. Nilai kepastian hukum dalam hal ini juga tidak terpenuhi karena tidak adanya landasan hukum yang menjadikan putusan TUN bersifat memiliki daya paksa sehingga bisa dikatakan terdapat kekosongan mekanisme pelaksanaan putusan TUN.

References

Supandi, “Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)”, in “Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)”, 2011, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Sari, Tessya Putri Permata, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, in “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, 2021, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabay.

Lotulung, Paulus Effendi, “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara”, in “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara”, 2003, Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Perdailan Tata Usaha Negara.

Alexy, Robert, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, Law’s Ideal Dimension, Vol. 26, No. 1946, 2021.

Magen, Stefan, “Philosophy of Law”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, Vol. 18, 2015.

Abintoro, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember.

Nurhayati, Yati, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, ed. Ifrani, Nusa Media, Bandung.

Narbukoi, Kholid and Abu Achmadi, 2008, Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di Harapkan Dapat Pelaksanakan Penelitian Dengan Langkah- Langkah Yang Benar Cetakan 9, Bumi Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, jurnal Penelitian Hukum, kencana.

S, Maria Farida Indrati., 2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

Satya Bhakti, Teguh, 2014, Bunga rampai peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Publishing, Yogyakarta.

Untoro, Untoro, “Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan”, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 13, No. 1, 2018.

Utama, Yos Johan, “Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa”, in “Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa”, 2010, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Indonesia, “PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN”.

Supandi, “Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN”, in “Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN”, 2005, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Hukum, Fakultas and Universitas Muhammadiyah, “Putusan Peradilan tata Usaha Negara”, in “Putusan Peradilan tata Usaha Negara”, 2009, Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera.

Tjandra, Wilibrordus Riawan, 2009, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa (Clean and Strong Goverment), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Soleh, Mohammad Afifudin, “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap”, Mimbar Keadilan, 2018.

Downloads

Published

2023-06-22

How to Cite

Alfonsus Nahak. (2023). PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GUSTAV RADBRUCH . Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 2(3). Retrieved from https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386