IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU
Keywords:
Implementasi kebijakan; hak anak; anak jalanan; Dinas Sosial; Kota Layak AnakAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial dasar, edukasi, fasilitasi pemenuhan identitas, pengupayaan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta reunifikasi anak dengan keluarga. Pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berkelanjutan karena dipengaruhi keterbatasan anggaran dan sarana penampungan, koordinasi lintas sektor, kesulitan asesmen, anak yang berasal dari luar daerah, serta kondisi ekonomi dan pola pengasuhan keluarga. Sebagian anak kembali beraktivitas di jalan setelah penanganan karena kebutuhan ekonomi belum terselesaikan. Penelitian menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak jalanan membutuhkan penguatan sumber daya, koordinasi lintas sektor, pemantauan pascareunifikasi, dan layanan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan terbaik anak
References
Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4). http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI
Azizi, I., Nurcahyanto, H., & Soedarto, J. P. H. (2020). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes.
Haedar Akib. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).
Laksmana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan hak anak jalanan sebagai korban penelantaran. Binamulia Hukum, 10(2), 107–115. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385
Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika pelaksanaan kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan.Journal of Political Issues, 2(2),67–78. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38
Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10
Santrock, J. W. (2018). Life-Span Development. McGraw-Hill Education.
Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Alfabeta.
Suyanto, B. (2019). Masalah sosial anak. Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
