MODEL KOLABORATIF PENGEMBANGAN BELIMBING SI DEWA SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN BERBASIS KELOMPOK TANI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA DEPOK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kolaboratif antara Kelompok Tani Belimbing Si Dewa dan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam pengembangan komoditas unggulan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi tersebut. Belimbing Si Dewa telah ditetapkan sebagai ikon Kota Depok sejak tahun 2007 dan menjadi identitas pertanian perkotaan yang membanggakan. Keberhasilan pengembangan komoditas ini tidak terlepas dari sinergi antara kelompok tani sebagai garda terdepan inovasi budidaya dan pemerintah sebagai fasilitator kebijakan dan pendanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola kelompok tani, serta dokumentasi di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Si Dewa, Kampung Pitara, Kota Depok. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Tani Belimbing Si Dewa memiliki peran multidimensi sebagai inovator, pusat pembibitan (nursery center), agen distribusi bibit hingga ke berbagai daerah di Indonesia, serta penggerak ekonomi lokal melalui diversifikasi produk olahan seperti jus, sirup, selai, dodol, dan keripik belimbing. Pemerintah Daerah Kota Depok memberikan dukungan kebijakan melalui penetapan ikon kota, dukungan pendanaan bibit gratis dan subsidi distribusi, serta fasilitasi kemitraan. Model kolaborasi yang terbangun bersifat partisipatif dan saling menguntungkan, dengan karakteristik collaborative governance yang ditandai adanya forum kolaborasi formal, pembagian peran yang jelas, tingginya tingkat kepercayaan, serta komunikasi yang intensif. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan lokal yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, kualitas bibit unggul, dan jaringan distribusi luas. Sementara faktor penghambat meliputi tekanan alih fungsi lahan, keterbatasan akses pasar produk olahan, fluktuasi harga buah segar, serta keterbatasan kapasitas pemasaran digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori collaborative governance dalam sektor pertanian serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kolaborasi dan keberlanjutan komoditas unggulan daerah.