CELAH NORMATIF PERLINDUNGAN HAK KEWARISAN ANAK DARI PERKAWINAN DISPENSASI PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG

Abstract

Anak dari perkawinan yang diberi dispensasi menghadapi kerentanan hukum khusus ketika pernikahan orang tuanya berakhir dengan cerai dini, terutama berkaitan dengan kepastian hak waris mereka. Studi ini menilai adequasi perlindungan normatif terhadap hak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengkaji penerapannya pada keputusan Pengadilan Agama Serang periode 2022–2024. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, melalui analisis content analysis terhadap sepuluh putusan PA Serang. Dua hasil penting dihasilkan. Pertama, kerangka normatif KHI memberikan perlindungan preventif yang secara formal cukup melalui Pasal 99, 173, dan 174, tetapi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan hak waris anak dalam penetapan dispensasi kekosongan normatif dengan dampak sistemik. Kedua, perlindungan represif melalui keputusan PA Serang sudah mulai diterapkan namun belum konsisten, dicirikan oleh kendala administratif akibat dokumen perkawinan yang tidak lengkap dan ketidaksamaan pertimbangan hukum antarputusan. Temuan ini menimbulkan implikasi mengenai perlunya pembaruan norma dispensasi perkawinan yang didasarkan pada perlindungan hak sipil anak. Studi ini menyarankan untuk merevisi Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan memperkuat mekanisme dokumentasi setelah dispensasi. Inovasi penelitian ini terletak pada penemuan kekosongan normatif hak-hak waris anak dalam kerangka dispensasi menikah sebagai fokus integratif yang belum dianalisis dalam literatur sebelumnya.